PHK akibat Kesalahan Berat, Bolehkah?

Pertanyaan:

Yang terhormat Bapak Pengacara/Advokat Parlindungan di Pekanbaru. Saya ingin bertanya tentang kontroversial dalam menentukan pilihan kebijakan atas kesalahan berat yang dilakukan oleh karyawan semasa menjadi karyawan yang terbukti melalui hasil Medical Check Up (MCU) atau hasil pemeriksaan kesehatan, pernah mengkonsumsi narkotika atau dalam pengaruh obat-obat terlarang dan minuman keras/alkohol, bolehkah perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan tersebut?

Likwan Syahroni (HRD PT. Vadhana International)

Jawaban:

Jawaban atas pertanyaan Saudara Likwan Syahroni akan dijawab secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun masih sifatnya kontroversial, namun dari penjelasan ini dapat ditentukan pilihan hukum sebelum melakukan tindakan atas karyawan yang telah melakukan pelanggaran berat semasa menjalin perjanjian kerja dengan perusahaan.

Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 Vs Putusan MK

Dari berbagai sumber dapat kami sampaikan mengenai pertanyaan di atas, bahwasanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang mengatur tentang “pelanggaran berat” dinyatakan dalam Pasal 158 ayat 1, yang inti pasalnya memuat, pelanggaran berat dimaksud adalah sebahagian besar redaksinya tentang pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya adalah penyalahgunaan dan mengkonsumsi narkotika atau meminum minuman keras.

Dalam Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 juga menyatakan, pekerja telah melakukan kesalahan berat harus atas dasar pekerja tertangkap tangan, ada pengakuan pekerja yang bersangkutan atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang, di perusahaan yang bersangkutan, dengan didukung oleh dua orang saksi. 

Selanjutnya, apabila unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 158 ayat 2 terpenuhi, maka pengusaha diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa wajib membayar uang penggantian hak, uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.

Berdasarkan permohonan hak uji materi UU Ketenagakerjaan mengenai ketentuan Pasal 158 ini yang dimohonkan oleh pekerja dan serikat pekerja, dinilai telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melanggar azas praduga tidak bersalah/preassumption of innocence. Secara ringkas dapat ditarik “benang merahnya”,  atas permohonan pekerja dan serikat pekerja tersebut, Mahkamah Konsitusi (MK) membacakan Putusan No. 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004, yang Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan, ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Tidak sampai di sana, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 7 Januari 2005 menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Isi pokok dari Surat Edaran Menteri itu adalah, penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahan berat harus memperhatikan dua hal, yakni, PHK dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau apabila pekerja ditahan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka berlaku ketentuan Pasal 160 UU Ketenagakerjaan, yakni apabila karyawan/buruh ditahan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan perbuatan pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, melainkan ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada keluarga karyawan/buruh (baca selengkapnya Pasal 160 UU Ketenagakerjaan).

Pandangan Berbeda antara Putusan MK dan SE Menteri

Hukumonline.com memuat, perbedaan penafsiran dan pandangan mengenai pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat pasca putusan MK dan SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh pengusaha, mediator dan hakim ditafsirkan secara berbeda dengan argumentasi hukum masing-masing. Dapat diidentifikasi bagaimana mereka menerapkan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat, sebagai berikut:

Kesimpulan

Berdasarkan pada praktik penerapan pemutusan hubungan kerja di atas, diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat dapat diselesaikan melalui proses hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan fakta yang terjadi dalam penerapan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat, maka sudah saatnya untuk menyamakan persepsi, bahwa melakukan proses pidana terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat harus ditafsirkan sebagai hak pengusaha, sehingga mediator dan hakim tidak lagi mewajibkan kesalahan berat harus diproses secara pidana terlebih dahulu.(*)

Kantor Hukum Parlindungan, SH. MH. CLA & Rekan

(Advokat, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum)

Handphone/WA: 081268123180