Dalam Sektor Bisnis, Apa itu DNI?


Jumat,10 Januari 2020 - 17:09:14 WIB
Dalam Sektor Bisnis, Apa itu DNI? Parlindungan, SH. MH. CLA (Advokat, Konsultan Hukum, & Auditor Hukum) (foto: riaubisnis)

Pertanyaan:

Saya bekerja di perusahaan perkebunan sawit di Sumatera Utara. Saya belum pernah mendengar istilah DNI dalam perkembangan bisnis di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa itu DNI?

R. Pakpahan di Sumatera Utara.

Jawaban:

Dalam sektor bisnis dan ekonomi, pelaku bisnis atau perusahaan setidaknya harus kenali dan memahami apa itu DNI. Terutana bagi perusahaan penenam modal asing (PMA), yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan perusahaan PMA. Hal ini dikarenakan sektor bisnis memiliki pengaruh kepada opsi pendaftaran yang dapat dilakukan, ketentuan terkait DNI, dan juga ketentuan-ketentuan sektoral lain yang berkaitan dengan jenis usaha yang bersangkutan.

DNI adalah Daftar Negatif Investasi. Ketentuan DNI merupakan salah satu produk hukum yang diciptakan untuk membuat investor memiliki kejelasan pilihan terkait bidang usaha yang terdapat di Indonesia. Selain itu, DNI juga merupakan ketentuan PMA yang membedakannya dengan PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Terkait dengan DNI, Pemerintah membagi bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal menjadi 3, yakni:

a.  Bidang usaha yang terbuka. Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.  Dalam bidang usaha ini dimungkinkan kepemilikan saham 100% oleh asing. Contoh: restoran.

b.  Bidang usaha yang tertutup. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. Contoh: industri minuman mengandung alkohol.

c.   Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanarn modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Contoh: industri minyak kelapa sawit.

Pada dasarnya, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Hal ini ditentukan melalui ketentuan DNI yang dituangkan dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, bahwa dalam sektor-sektor usaha tertentu terdapat batasan persentase kepemilikan modal yang dapat dimiliki asing.

Secara hukum, perusahaan wajib didirikan berdasarkan hukum pula. PMA dan perusahaan penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Selanjutnya, kejelasan kewarganegaraan pendiri dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendirinya. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa dalam suatu perseroan terbatas minimal terdapat seorang Direksi, seorang Komisaris, dan dua Pemegang Saham. Kemudian, tidak boleh memberikan keterangan atau data palsu berdasarkan Pasal 64 Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Fasilitas Penanaman Modal (Perka BKPM 6/2018), dalam melakukan pendirian suatu PT PMA, pimpinan perusahaan dan/atau kuasanya dilarang memberikan keterangan dan/atau data palsu.

Selanjutnya, larangan membuat perjanjian kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Perka BKPM 6/2018, “Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan, bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”.

Pemerintah memastikan bidang usaha yang dinyatakan tertutup berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak termasuk dalam perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merincikan, bidang usaha yang tertutup untuk PMA di antaranya adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang.

Dalam DNI saat ini, juga terdapat 20 bidang usaha yang tertutup untuk semua penanaman modal, seperti budi daya ganja, penangkapan spesies ikan yang dilarang berdasarkan peraturan internasional, bahan kimia berbahaya dan kasino. Selain itu, ada tambahan satu bidang usaha yang dinyatakan tertutup dengan alasan kelestarian lingkungan, yaitu pemanfaatan karang dari alam untuk bahan bangunan, akuarium dan perhiasan, serta koral hidup atau mati dari alam.

Demikian jawaban yang kami sampaikan, semoga bermanfaat.(*)

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan seputar hukum, dapat mengirimkan pertanyaan ke email: [email protected]

Kantor Hukum Parlindungan, SH. MH. CLA & Rekan

(Advokat, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum)

Jl. Soekarno-Hatta, No. 88, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Handphone/WA: 081268123180


Akses riaubisnis.co Via Mobile m.riaubisnis.co
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Jl. Arifin Ahmad/Paus Ujung (Komp. Embun Pagi), B 13, Pekanbaru, Riau – Indonesia
CP : 0812 6812 3180 | 0853 7524 1980
Email: [email protected]